permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemeerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Anda disini: Beranda Citarum Knowledge Arsip Dokumen Laporan Teknis. Sc. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 atau disingkat Permendagri 13/2006 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2006. Mengingat. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Permendagri No 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 2 Pengelolaan Keuangan Daerah UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU. 1 02 xx 17 Program Pengawasan Obat. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk. xx. Bantuan sosial di daerah pada awalnya diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. 13, BN. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Permendagri Nomor 21. 58 tahun 2005. PERMENDAGRI No. U Badan: Nomor: 21: Tahun Penetapan: 2011: Tempat Penetapan: Tanggal Penetapan: Tanggal Pengundangan:. Login Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 22, 2012. Berdasarkan P asal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun peraturan turunannya yang harus ditetapkan pada tahun 2022, salah satunya adalah Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengubah. GO. BAGAN ALIR SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 12 JUNI 2006 DAFTAR ISI Proses Halaman A. Pasal 1. UU No. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) No Prioritas Pembangunan Provinsi Alokasi. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. PERMENDAGRI No. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; L A P O R A N T A H U N A. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Penyiapan Pedoman Penyusunan RKA SKPD 4 A. Penyusunan KUA dan PPAS 2. 0 Ratings 0 Want to read; 0 Currently reading; 0 Have read• pp 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 0 Ratings 0 Want to read; 0 Currently reading; 0 Have read 15. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan. Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diubah dengan : PERMENDAGRI No. PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi transparan untuk tahun 2007 dan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, karena materi -3-. Oleh : Ricky Firmansyah UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. Permendagri no. Nomor 13 Tahun 2006. Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran II. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. DR. November 5, 2009. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 . TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 11. Buku III Permen Pengelolaan Keuangan Daerah. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari. Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Andina Chrisnawati. . Kata kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tentang Pedoman Pengelolaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas. PERMENDAGRI No. xx. 10/2010 - APBN TA 2011 (Pengalihan Dana BOS Dari APBN ke APBD). Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah. 1 GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 58 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI NO 13 TH 2006 PERMENDAGRI NO 59 TH 2007 PERMENDAGRI NO 21 TH 2011 Disampaikan oleh BIMANTARA, B. Proses Penyusunan APBD 1 A. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. 77. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PERMENDAGRI No. 2 Pengelolaan Keuangan Daerah UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004 PP PP PP misal: SAP, dstnya UU 32/2004 PP 58 Omnibus Pasal 222 Regulation THN 2005 Pasal 237 UU 12 / 2011 Permendagri. • pp 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. Download Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Latar Belakang Penyempurnaan • UU No. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kepala SKPKD yang mempunyai tugas. Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);. PDF. id : 33 hlm. 20, kemendagri. smpn 1 soreang. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN D PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENATAUSAHAN APBD DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PDF | PDF Daerah (Lemb2l'an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan. DEPARTEMEN DAlAM NEGERI REPUBlIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DAlAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari. BN = Berita Negara. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tersebut berjalan hanya sampai 4 tahun dan direvisi kembali dengan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan yang ditentukan lebih lanjut oleh Permendagri No. Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional. rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi. 65 Tahun 2001. Subjek. Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Lampiran Diunggah oleh SurahmanAhmad Deskripsi: PERMENDAGRI Hak. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagaimana Permaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PelayananGalih Gumelar - Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat dua macam jabatan yang secara resmi menggunakan singkatan yang sama yaitu “PPK”. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. : Peraturan Menteri Dalam Negeri. MENTERI DALAM NEGERI. Peraturan Perundang-undangan. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:3 a. :-Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF (547. Neraca; 2. 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas. 13 tahun 2006 (Indra Bastian, 2010). REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 13 Tahun 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 6). Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: T. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah ABSTRAK: Download now. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional. Penatausahaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD mengalami perubahan yang cukup fundamental dibandingkan dengan. PPK yang pertama adalah Pejabat Pembuat Komitmen (disingkat PPK) yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik. 29 Tahun 2002. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan. Pemendagri Nomor 64 tahun 2014. Glosarium. 13 tahun 2006. Nomor: 13: Tahun: 2006: Tentang: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: Pejabat yang Menetapkan: Status: BerlakuPERMENDAGRI No. U. Perpres Satu Data PP Standar Akuntansi Pemerintahan 90 70 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 12 39 54 95 23 PP Pengelolaan Keuda UU Pemerintahan Daerah 71 77 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuda KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI memiliki kewenangan melakukan sinkronisasi. Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 melalui link di bawah ini: Download PDF. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diubah dengan : PERMENDAGRI No. Oleh karena itu, Belanja Hibah yang dapat dilaporkan dalam Laporan Belanja Infrastruktur hanya berupa Belanja Tidak Langsung > Belanja Hibah. Nomor 13 Tahun 2006. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 13. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Bahkan peraturan ini wajib dipatuhi oleh aparatur Pemda. NOMOR 13 TAHUN 2006. 17. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dalam pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa ketentuan tentang Pokok-Pokok. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. • permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan permendagri no. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Permendagri terbaru ini sebagai penjabaran dari PP Nomor 12 Tahun 2019 sekaligus mengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. BAB XV. PP Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat: Mengingat: Mengingat: 1. 17. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PERMENDAGRI No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Nomor 13 Tahun 2006. Nomor. Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang. Adapun Ruang Lingkup keuangan daerah menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri Nomor 13/2006) meliputi: a. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 9K views. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah dan aturan daerah lainnya yang terkait atau belum sama sekali dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah. go. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. E. Lampiran 3. 23. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam pembuatannya. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN D PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENATAUSAHAN APBD DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAHfDAFTAR LAMPIRAN D PENATAUSAHAAN APBD Lampiran Di Format buku penatausahaan tas. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. ID : 11 HLM. Nandang Sukmara Follow. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Peraturan Menteri. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai format Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut: - 8 - Tabel 1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah. Yogyakarta: Penerbit Andhi. pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah 2023. Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011,Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2020. 2000. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat. 29 tahun. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004). 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 155 ayat (1). tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. U. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Di dalam regulasi-regulasi tersebut selalu disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu Nomor: 78: Download Dokumen Permendagri Nomor 78 Tahun 2007 [ 158_1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut: 1. Tahun. 326-Bang/VIII/2022 Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 913/Kep. 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; 24. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Permendagri no 13_thn_2006_ 1. REPUBlIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DAlAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT. Dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PERMENDAGRI No.